BOGOR - Bupati Bogor, Ade Yasin memperingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera melakukan percepatan realisasi serapan anggaran dan pencapaian target pendapatan daerah. Pasalnya, sampai November ini tingkat serapan APBD baru 68 persen.
Selain menginstruksikan kepala dinas untuk mempercepat realisasi serapan anggaran, Ade Yasin juga meminta kepala dinas untuk fokus terhadap realisasi anggaran dan pengawalan ketat terhadap program prioritas Pemkab Bogor, serta mengevaluasi sejumlah indikator.
"Pencapaian indikator itu harus efektif, karena indikator kinerja utama bupati adalah indikator kinerja Pemerintah Daerah. Perhatikan sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan IKU Perangkat Daerah, " katanya, Kamis, 25 November 2021.
Ade Yasin juga meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan capaian kinerja dan capaian indikator program tahun 2021, sebagai bahan publikasi kinerja yang akan dilaksanakan akhir Desember 2021 mendatang.
"Saya minta semua instansi harus membuat capaian kinerja dan capaian indikator program di 2021 ini. Sudah selesai sampai di mana, berapa persentasenya, sejauh mana pelaksanaannya, " ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengungkapkan realisasi belanja daerah hingga 19 November 2021 mencapai 68, 18 persen dari total anggaran sebesar Rp9, 118 triliun.
Ade menjelaskan, belanja daerah terdiri dari beberapa komponen, yakni belanja operasi terealisasi 72, 88 persen dari target Rp5, 712 triliun.
Kemudian belanja modal terealisasi 43, 84 persen dari target Rp1, 897 triliun. Belanja Tidak Terduga (BTT) dari target Rp90, 785 miliar, terealisasi 76, 77 persen dan belanja transfer dari target Rp1, 417 triliun terealisasi 81, 15 persen.
"Yang masih rendah penyerapan anggarannya umumnya karena anggaran besar masih ada yang sedang dikerjakan atau belum cairnya bantuan dari provinsi maupun pusat atas progres yang sudah selesai, " kata Ade Jaya. Pada Jurnalis.id
Dia menyebutkan, beberapa dinas dengan serapan rendah antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin).
"Kita tunggu saja sampai akhir tahun ini karena ada beberapa program yang masih berjalan dan belum terserap anggarannya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa terserap secara maksimal, " ujarnya
Anwra Resa Jurnalis Nasional Indonesia